Inisiatif yang diprakarsai oleh Jaksa Agung Brasil untuk meninjau kebijakan pengawasan terhadap judi online di bawah pemerintahan Lula kini menjadi pusat perhatian. Penyelidikan ini dimulai dengan serangkaian langkah administratif yang dirancang untuk mengkaji metode Kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa perusahaan judi mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 14.790/2023 dan No. 13.756/2018. Selama satu tahun, evaluasi ini tidak hanya menyoroti regulasi, tetapi juga menilai sistem kesehatan publik dalam menghadapi dampak perjudian kompulsif.
Langkah ini diperkenalkan saat industri iGaming mulai menunjukkan kehadirannya di tanah air. Saat ini, terdapat 190 platform yang telah mendapatkan lisensi resmi dari Sekretariat Hadiah dan Taruhan. Legalitas taruhan olahraga, yang dimulai melalui Undang-Undang No. 13.756 pada tahun 2018 dan dibahas panjang lebar di Kongres Nasional, mulai tahap pengaturan pada tahun 2023 dan dioperasikan secara legal setelah dua tahun.
Pengaturan dan Pengawasan bagi Operator Taruhan
Sekretariat Hadiah dan Taruhan telah menetapkan berbagai standar dan tanggung jawab bagi operator melalui peraturan yang ketat. Ini meliputi strategi memantau situs taruhan, mengendalikan operasi, serta mencegah pasar ilegal. Beberapa dokumen hukum utama mengatur panduan dan pengawasan operator:
- Peraturan Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.225, 31 Juli 2024 – Mengatur pengawasan dan kontrol kegiatan lotre taruhan peluang tetap dan operator taruhan.
- Peraturan Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.231, 31 Juli 2024 – Menetapkan pedoman untuk perjudian bertanggung jawab dan kegiatan komunikasi, pemasaran, dan periklanan.
- Peraturan Kementerian Keuangan SPA/MF No. 1.233, 31 Juli 2024 – Mengatur sanksi dalam konteks operasional lotre taruhan berbasis peluang tetap.
Langkah untuk Perjudian yang Bertanggung Jawab
Langkah untuk mendorong perjudian yang bertanggung jawab, kriteria iklan, dan perlindungan petaruh telah ditetapkan. Sebuah Dekrit Interministerial MF/MS/Mesp/SECOM No. 37, 6 Desember 2024, mengumumkan pembentukan Kelompok Kerja Interministerial untuk Kesehatan Mental dan Pencegahan serta Pengurangan Bahaya dari Perjudian Bermasalah. Tujuan utamanya adalah merancang strategi pencegahan dan mitigasi dampak, serta memberi dukungan kepada individu dan komunitas yang menghadapi masalah perjudian.
