Bank Sentral Brasil telah mengadopsi strategi baru untuk menangani pasar taruhan ilegal dan permainan daring yang tidak berlisensi. Langkah ini diambil setelah Pengadilan Akun Federal Brasil menunjukkan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pasar, yang diperkirakan meraup hingga BRL40 miliar dari transaksi ilegal setiap tahun.
Inisiatif Awal dari Bank Sentral
Sebagai upaya menekan kegiatan ilegal tersebut, Bank Sentral Brasil mengeluarkan Resolusi No. 569. Resolusi ini mengubah kebijakan lama dengan memperluas cakupan analisis penipuan dan memudahkan identifikasi transaksi keuangan yang terkait dengan perjudian daring dari entitas tanpa izin.
Tujuan dan Dampak yang Diharapkan
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap individu dan entitas yang melakukan perjudian ilegal. Bank Sentral kini memiliki wewenang lebih untuk melacak aktivitas taruhan tanpa lisensi dan membatasi ruang gerak para pelakunya.
Tugas Baru bagi Lembaga Keuangan
Mulai 30 November 2026, semua lembaga keuangan diwajibkan untuk melaksanakan pemantauan dan berbagi informasi. Kemudian, mulai 1 Desember pada tahun yang sama, mereka diwajibkan melaporkan transaksi yang dicurigai berhubungan dengan judi ilegal. Sistem "Fraud Marker" akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menandai akun yang terlibat, mirip dengan sistem pelaporan penipuan Pix.
Pengamatan dan Saran dari TCU
Pada 19 Mei, TCU mengeluarkan laporan yang menyoroti kelemahan dalam kontrol pemerintah terhadap perusahaan perjudian. Laporan yang disusun oleh Menteri Jorge Oliveira ini menunjukkan risiko pencucian uang, pengaturan hasil pertandingan, dan penghindaran pajak akibat keberadaan operator ilegal.
Rekomendasi TCU termasuk langkah-langkah konkret bagi Bank Sentral untuk memutus aliran uang dari taruhan gelap. Melalui strategi ini, Brasil menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pasar taruhan ilegal yang merugikan ekonomi dan masyarakat. Tindakan tegas dari Bank Sentral diharapkan mampu mengurangi aktivitas ilegal tersebut dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
